Cipayung Plus Sulteng : Freeport Harus Kembali Ke Pangkuan Negara

Spread the love

PALU, beritapalu.NET | Menyikapi pemberitaan tentang PT. Freeport akhir-akhir ini, sebuah kelompok yang  menamakan diri Cipayung Plus Sulteng menyatakan bahwa Freeport harus kembali ke pangkuan negara.

Dalam rilisnya yang disampaikan ke beritapalu.NET, juru bicara Cipayung Plus Sulteng Mirza mengatakan, perusahaan asal Amerika Serikat terus berulah dan memperlihatkan tindakan sewenang-wenangnya terhadap negara.

Katanya, dengan dalih kesucian kontrak, perusahaan ini telah lancang mengangkangi aturan negara dengan menolak ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017.

Ia mengungkapkan, dalam aturan tersebut pemerintah mensyaratkan kepada perusahaan tambang untuk membangun smelter dalam negeri, divestasi saham 51 persen, perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan tarif pajak prevailing.

“Namun hal ini bukannya menjadi acuan kerja bagi Freeport, yang ada justru perusaan ini selalu melakukan perlawanan untuk menjegal setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah indonesia. Jegalan tersebut berbentuk ancaman gugatan ke pengadilan arbitrase internasional dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan masal, bahkan ancaman konflik sosial di tanah papua,” sebut Mirza.

Belum lama ini lanjutnya, PT. Freeport menggunakan kekuatan pekerja (buruh Papua) untuk menekan pemerintah dengan dalih bahwa ekonomi papua akan lumpuh tanpa Freeport.

Menurutnya,jika ditilik kembali sejak tahun 1967 sampai saat ini, selama hampir setengah abad kedatangan Freeport, Indonesia nyaris tidak mendapat penerimaan yang semestinya dari bisnis emas di Papua tersebut. Justru katanya, hanya mewariskan kerugian ekonomi, sosial dan ekologis bagi bangsa indonesia saat ini, terutama bagi rakyat Papua.

“Kasus ini sebenarnya merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat konsistensi pemerintahan Jokowi dalam menegakkan trisakti, yakni negara harus berdaulat menentukan sikap politiknya, mandiri membangun ekonominya sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan berkepribadian secara budaya. Dengan begitu cita cita proklamasi akan segera menemui titik terangnya. Dan pada situasi saat ini aspirasi paling ideal adalah nasionalisasi PT Freeport agar kembali kepangkuan ibu pertiwi,” jelasnya.

Karena itu lanjutnya, Cipayung plus Sulawesi Tengah yang merupakan ,  gabungan dari berbagai organisasi  di Sulteng seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menuntut agar PT. Freeport segera menyelesaikan permasalahan perampasan lahan terhadap suku amungme (masyarakat asli papua) yang sampai saat ini belum melakukan ganti rugi.

Tak hanya itu, PT. Freeport juga harus bertanggungjawab atas tercemarnya sungai Aghawagon, Ajkwa dan Otomona akibat pembuangan limbah (tailing) yang sudah mencapai 1,187 miliar ton. Pemerintah diminta segera mengusut tuntas kasus kasus pelanggaran HAM di papua( Pemecatan Sepihak Karyawan PT.Freeport, ).

Ia berharap pemerintah mewujudkan kedaulatan nasional dengan melawan segala bentuk ancaman Freeport. Dengan begitu lanjutnya, kemandirian nasional dengan tidak memperpanjang kontrak karya/izin usaha Freeport dan Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 daapt dicapai. (afd/*)

Related posts

Leave a Comment