Pilkada Parimo 2018 : Memenangkan Pancasila Dalam Pusaran Politik Identitas

Spread the love

Oleh : Mirza,S.Kom

SECARA Normatif Pemilihan kepala daerah di pandang sebagai satu proses yang akan menentukan nasib suatu daerah selama 5 tahun atau dalam satu periode. Sehingga dalam kontestasi ini selalunya di himbau kepada masyarakat untuk tidak melewatkan hajatan yang di anggap sebagai Klimaks dari Demokrasi atau Bentuk Pelaksanaan demokrasi di Indonesia setelah pemilu, Pilpres dll.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam bentuk Pilpres, Pemilu maupun Pilkada kerap tersandera oleh bentuk Politik Identitas. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan Politik Identitas dalam Momentum Pilkada yang terjadi pada 2017 lalu pada Pilkada Jakarta yang mengklasifikasikan rakyat Jakarta antara non muslim dan muslim.

Secara ideal kita menginginkan pemimpin yang berpihak kepada Kepentingan mayoritas rakyat dan menginginkan dalam pelaksanaan Pilkada selalu berlangsung dengan sukses tanpa konflik di tingkat arus bawah masyarakat Indonesia.

Parimo dan Politik Identitas

Mengutip  “ Pemilu, dalam Terminologi Demokrasi, yang sejatinya Berbasis Pada Rasionalitas, Pemilih Seketika kehilangan Rasionalitasnya karena politik Identitas. Orang memilih bukan karena kinerja calon tapi Karen identitas yang melekat seperti Agama atau Etnis” ( Syamsudin,Peniliti lIPI. Kompas 3/2/2017 ) politik identitas kerap mengarahkan pada penghilangan rasionalitas pemilih sehingga menjadi corong akan terpilihnya Pemimpin yang minim gagasan.

Politik Identitas adalah bentuk politik yang menggunakan identitas-identitas kuno, seperti suku, ras, dan agama. Dalam Filsafat Politik seringkali Politik Identitas menyatukan yang serupa dan memisahkan yang berbeda. Dalam masyarakat kuno yang cinderung homogen tentu bisa menjadi pilihan bentuk politik yang baik dalam membangun kehidupan bersama. Namun, di dalam masyarakat demokratis, dimana perbedaan suku, ras, dan agama adalah bagian dari keseharian setiap orang , politik identitas justru memecah dan menciptakan konflik-konflik sosial yang tidak perlu.

Politik Identitas kerap membunuh nalar rasionalitas pemilih, dalam hal menentukan Pilihan kerap pemilih mengedepankaan kesamaan ras, Suku, agama maupun Identitas  Primodial lainnya.

Politik Identitas telah lama mewarnai panggung politik di Indonesia, tak terkecuali pemilihan kepala daerah di kabupaten Parigi Moutong. Sejak di mekarkan pada tahun 2002 pada pelaksanaan Kontestasi Pilkada di wilayah ini selalu di warnai oleh Politik identitas dengan menggunakan simbol Primodial.  Dan hal ini telah menjadi suplemen untuk Bupati Parigi Moutong saat ini, yang memenangkan di pertarungan pada periode sebelumnya.

Sebagai daerah yang masyarakatnya masih cinderung tradisional dan masih cukup kental akan kepercayaan warisan masa lalu, di tambah dengan abainya Negara dalam memberikan Pendidikan berkelanjutan terhadap masyarakat dalam membentuk karakter Kebangsaan serta peran Partai Politik yang memanfaatkan kesadran Politik masyarakat yang masih cinderung tradisional dalam memenangkan tujuan-tujuan politiknya, telah memberi kontribusi besar dalam merawat eksistensi dari Politik Identitas di kabupaten parigi Moutong ini.

Keharusan Menangkan Pancasila

Mengapa Harus Memilih Pancasila sebagai Panduan dalam memilih kepala daerah.? Kita mulai dari satu pertanyaan ini.

Harusnya kita sadar bahwa sahnya kesatuan yang di ciptakan oleh Politik Identitas pada dasarnya rapuh dan Produk pemimpin dari politik Identitas kadangkala tidak mewakili kepentingan rakyat secara Mayoritas dalam Hal Programatik dan kebijakannya sewaktu memimpin suatu daerah.

Kitapun harusnya sadar bahwa pemimpin yang baik dengan Program dan kebijakan yang memihak kepada mayoritas rakyat tidak selalu di temukan dalam persamaan suku,, ras, agama maupun identitas primodial yang seringkali memenjara manusia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah menuntaskan penempatan komitmen kebangsaan di atas segala kepentingan satu kelompok ataupun golongan dengan memuat nilai-nilai dasar yang mengutamakan Persamaan Nasib, Toleransi, keadilan dan kesejahteraan.

Dalam kasus Parigi Moutong kita harus kembali merujuk pada Nilai-Nilai dasar yang di muat dalam Pancasila sebagai panduan dalam Memilih Pemimpin pada Pilkada yang akan di laksanakan pada 2018 mendatang serta menanggalkan pertimbangan atas persamaan suku, ras, agama, maupun identitas Primodial yang lain. ***

*) Penulis adalah Ketua Demisioner EK-LMND Palu dan Pegiat Kesejahteraan Petani yang berasal dari desa Tomini Kabupaten Parigi Moutong

Related posts

Leave a Comment