Pilkada Parimo; Mengarus Utamakan Petani

Spread the love

Oleh : Mirza S.Kom

Petani sebagai tulang punggungnya bangsa harusnya mendapat perhatian lebih, sebab di tangan petani ketersediaan dan ketercukupan kebutuhan pangan terjaga. Sebagai sebuah kelas dalam masyarakat Indonesia petani harusnya mendapatkan kesejahteraan namun fakta menunjukan banyak petani menengah dengan rata rata pemguasaan lahan 2 hektare jatuh menjadi petani miskin, pada gilirannya petani yang miskin inipun menjadi buruh tani.

Bahkan ada banyak regulasi yang memberatkan penghidupan petani dan sangat sedikit regulasi yang di ciptakan untuk melindungi penghidupan Petani. Hal ini mungkin terjadi di sebabkan dalam sistem perpolitikan Indonesia petani tidak terwakili sehingga perlu ada perubahan dalam sistem perpolitikan kita serta perlu di bangunnya persatuan di tingkatan petani dalam memperjuangkan haknya dalam memanfaatkan setiap momentum politik.

Petani dan Problemnya

Kabupaten Parigi Moutong adalah sebuah Kabupaten yang berkarakteristik agraris serta telah menjadi penyangga produksi pangan untuk lingkup Sulawesi Tengah dan Sebagai sebuah daerah yang mayoritas masyarakatnya bersandar pada proses produksi pertanian maka sudah selayaknya petani mendapatkan perhatian lebih terlepas dari jumlahnya yang mayoritas dan posisinya yang penting dalam bangunan sosial di bangsa ini.

Di manapun tuntutan petani selalunya sama dan tak terkecuali di Parigi Moutong, selalu memulai dari basis argumentasi tentang Kebutuhan akan Ketersediaan Pasar, teknologi yang modern, serta yang paling di butuhkannya adalah ketersediaan tanah dan Modal. empat tuntutan perjuangan minimum petani ini lahir dari bentuk persoalan yang sama di tiap daerah di Indonesia.

Tiga tuntutan ini lahir dari satu Problem tunggal yakni Neoliberalisme yang pada dasarnya tidak hanya merugikan Petani melainkan ada Buruh, Kaum Miskin Kota, Nelayan dan bahkan Pengusaha Nasional yang ikut di rugikan oleh Problem tunggal ini.

Neoliberalisme merupakan sistem yang di terapkan pacsa reformasi ini, mempunyai peran besar dalam memiskinkan Petani Indonesia dan tak terkecuali petani yag berada di Parigi Moutong. Pasalnya Sistem ini Menghendaki Pencabutan Subsidi termasuk subsidi pertanian dan Liberalisasi di sektor agraris yang berdampak pada Perampasan Lahan untuk kebutuhan Investasi serta menciptakan Konflik agraria antara Petani dan Korporasi yang walaupun saat ini penguasaan lahan oleh koorporasi saat ini belum begitu massif di laksanakan di kabupaten Parigi Moutong, namun wacana tersebut sudah bergulir dengan wilayah perluasan di sekitaran wilayah Kec Ampibabo, Kasimbar, mepanga, lambunu dll.

Untuk kabupaten Parigi Moutong tentu Isu penguasaan lahan oleh korpoorasi yang berakibat pada konflik masih tergolong belum Massif namun bukan berarti ketersediaan tanah untuk petani terjaga sampai saat ini. Terlepas dari penguasaan koorporasi, tanah sebagai alat produksi malahan di kuasai oleh sekitar 10 % dari total Masyarakat Parigi moutong artinnya Penguasaan alat produksi (Tanah ) yang di kuasai sekelompok kecil orang memicu kemiskinan dan ketimpangan untuk sebagian masyarakat kabupaten parigi mouton tercatat bahwa angka kemiskinan di kabupaten ini masih tergong tinggi menurut data bps 2016 pada 354.554 orang tergolong tinggi untu lingkup Sulawesi tengah.

Petani Dalam Momentum Politik

Mengapa Petani harus berpolitik  ? kita mulai dari pertanyaan sederhana ini.

Politik adalah Hal ihwal yang mengatur hubungan kekuasaan di antara sektor-sektor masyarakat mengenai alokasi sumber daya. Kekuasaan politik selain dapat menciptakan regulasi yang berpihak kepada petani di harapkan hal ini mampu menciptakan kesejahteraan di tingkat petani.

Sebuah kelompok masyarakat yang meskipun jumlahnya mayoritas dalam satu daerah atau satu negri, belum mendapatkan kepastian akan memperoleh alokasi sumber daya kesejahteraan jika representasinya dalam sistem politik tidak sebanding dalam bobotnya ( Magnitude ). Di tuntut keterwakilan yang efektif dan tak sekedar Normatif.

Yang Berarti, Keterwakilan sebuah kelompok besar masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dari sektor pertanian tidak cukup hanya tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 atapun Platform partai Politik melainkan dalam sistem Politik, petani di dalamnya sebagai sebuah kelompok masyarakat Indonesia dari sektor pertanian untuk ikut memenagkan Program dan Alokasi sumber dayanya tanpa terkecuali Petani yang berada di kabupaten Parigi Moutong.

Hal ini pasti mengukuhkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam perang melawan kemiskinan yang mayoritas di alami oleh petani.

Untuk kasus kabupaten Parigi moutong, Sejak di mekarkan sebagai sebuah kabupaten tentu sampai saat ini tidak begitu keliatan Progres daerah sebagai sebuah representasi Negara di tingkatan kabupaten untuk melahirkan baik program maupun regulasi yang secara kongkreet menyelesaikan problem pertanian dan kemiskinan Petani di daerah ini.

2018 mendatang adalah momentum pilkada untuk kabupaten ini, merupakan momentum Politik yang harus di jadikan petani sebagai momentum merebut alokasi sumber daya dan penciptaan regulasi yang berpihak pada penghidupan petani parigi moutong dalam rangka memenangkan tuntutan minimum petani yakni ketersediaan Pasar, Akses terhadap Tekhnologi, tanah dan modal.

Hanya inilah cara yang tersisa bagi kita untuk mengatasi kemiskinan oleh petani dengan cara cara yang demokratis dan patriotis. ***

Penulis adalah Pemuda yang Berasal dari daerah Parigi Moutong dan Merupakan Pegiat Kesejahteraan Petani

Related posts

Leave a Comment